Pada malam Senin (9/3/2026), mata publik di wilayah Rejang Lebong, Bengkulu tertuju pada aksi penyegelan sejumlah ruangan dan bangunan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejumlah pejabat daerah dan swasta terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang berlangsung di wilayah tersebut.
Penyegelan Ruangan dan Bangunan
Wilayah Rejang Lebong, Bengkulu malam itu menjadi saksi bisu aksi penyegelan sejumlah ruangan dan bangunan oleh KPK. Hal ini seiring dengan berlangsungnya Operasi Tangkap Tangan yang melibatkan sejumlah pejabat di wilayah tersebut.
Beberapa bangunan yang disegel oleh KPK antara lain adalah rumah pribadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum, ruang kerja Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong.
Detail Lokasi Penyegelan
Menurut laporan, lokasi yang disegel meliputi beberapa ruangan di Kantor Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, termasuk ruang kepala daerah. Selain itu, ruang di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rejang Lebong, serta rumah Kepala Dinas tersebut juga ikut disegel.
Pada pintu dan akses masuk ruangan tersebut, terpampang pita segel khas KPK berwarna merah hitam. Selain pita segel, juga tampak lembaran segel berukuran besar bertuliskan “Dalam Pemeriksaan KPK” yang ditempelkan pada beberapa bagian pintu ruangan.
Tanda Penyegelan
Segel berwarna putih juga terlihat menempel di beberapa pintu, menandakan bahwa lokasi tersebut sedang dalam proses pemeriksaan. Selain melakukan penyegelan, tim yang diduga berasal dari KPK juga tampak mengamankan sejumlah dokumen dari lokasi tersebut.
- Dokumen tersebut dibawa menggunakan koper atau tas kotak berwarna hitam
- Dokumen tersebut diambil oleh petugas yang berada di lokasi
Pihak yang Terlibat dalam OTT KPK
Dalam operasi tangkap tangan di Rejang Lebong, KPK dikabarkan berhasil mengamankan sejumlah pejabat Pemkab Rejang Lebong serta pihak swasta. Saat ini, pihak-pihak yang terlibat dalam operasi tangkap tangan tersebut sedang menjalani pemeriksaan di Polres Kepahiang dan Polresta Bengkulu.
OTT KPK di Rejang Lebong, Bengkulu ini menegaskan kembali komitmen KPK dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Meski demikian, masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam menjaga integritas dan kejujuran di tingkat pemerintahan daerah.
